Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor dari Fraksi Nasdem, Joni Tulimau, SE, MM minta Pemerintah Kabupaten Alor untk mengantisipasi terhadap kebijakan Pemerintah Pusat yang akan melakukan pemotongan anggaran tahun 2026 sebesar Rp140 Miliar. Pemotongan jumlah anggaran yang besar ini jika tidak diantisipasi maka akan membuat daerah ‘lumpuh’ atau Pemerintah tidak dapat melaksanakan Kegiatan atau program pembangunan dalam berbagai bidang untuk kebutuhan masyarakat.
“Masalah kebijakan pemotongan anggaran sebesar Rp140 Miliar ini, sebenarnya saya sudah sampaikan dari beberapa waktu lalu agar pemerintah dapat Antisipasi, dapat kreatif karena akan mempengaruhi program pembangunan. Pengalaman kita sudah rasakan di tahun 2025 dengan pemotongan Rp40 Miliar kegiatan atau program untuk kebutuhan masyarakat sudah jalan seret. Apalagi di tahun 2026 ini dipotong anggaran Rp140 Miliar,” demikian penegasan Joni Tulimau usai sidang Paripurna DPRD Alor dalam rangka penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap pengantar nota keuangan atas rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2026 dan tiga rancangan perda lainnya, pada Sabtu 15 November 2025.
Tulimau yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Nasdem ini mengatakan, Kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran dengan dilakukannya pemotongan dana transfer sebesar 140 milyar lebih, tentu hal ini sangat berdampak buruk terhadap kegiatan pembangunan daerah. Berbagai kebutuhan dasar masyarakat, sebut Tulimau, seperti infrastruktur jalan, jembatan, kebutuhan akan air bersih, pertanian, peternakan, perikanan dan perumahan sulit terpenuhi. “Kondisi keuangan daerah tahun anggaran 2026 ini lebih parah dibandingkan TA 2025. TA 2025 pemotongan Rp 40 milyar lebih. Tahun 2026 pemotongan 140 milyar lebih.
Memang sungguh ngeri, jika tidak diantisipasi maka kegiatan pembangunan akan lumpuh,” tandas Tulimau yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Alor ini. Terkait dengan hal tersebut, Tulimau menegaskan, berkenaan dengan minimnya keuangan daerah ini mau tidaak mau pemerintah daerah harus optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Karena itu saya minta pemerintah mengevaluasi manajemen kerja untuk ditata lebih baik, merencanakan dan menjalankan fungsi kontrol serta koordinasi yang baik sehingga target penerimaan PAD dapat terealisasi bahkan bisa meningkat pada TA. 2026 ini,” tandas Anggota Badan Anggaran DPRD Alor ini.
Menurut Tulimau, semua Organisasi Perangkat Daerah pengampu atau penghasil PAD harus kreatif mencari sumber-sumber penerimaan yang baru. Pada posisi ini, kata Tulimau, semua perlu kerja keras, kerja cerdas dan kerja tulus atasi persoalan keuangan daerah saat ini. “Mengingat Daerah kita semakin sulit dengan adanya pemotongan anggaran ini, karena itu sebagai wakil rakyat saya minta kita semua dapat mendukung dengan menjaga keamanan dan ketertiban agar bupati-wakil bupati dan semua Organisasi Perangkat Daerah, fokus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan baik,” tambah Tulimau.***okto manehat
Sumber Artikel berjudul ” ADPRD Alor Joni Tulimau Minta Pemerintah Antisipasi Pemotongan Anggaran Rp140 Miliar agar Program Pembangunan “, selengkapnya dengan link: https://mediakupang.pikiran-rakyat.com/lokal/pr-1389795646/adprd-alor-joni-tulimau-minta-pemerintah-antisipasi-pemotongan-anggaran-rp140-miliar-agar-program-pembangunan?page=all
